Penetapan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Mappi dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya pengaturan yang jelas mengenai tata cara, mekanisme, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian bantuan pendidikan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mappi memandang perlu menetapkan peraturan bupati sebagai pedoman resmi agar pelaksanaan bantuan pendidikan berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.