Bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan elektronik government (e-Government), maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan website sebagai media resmi pemerintah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat; Bahwa dengan adanya penggunaan domain www.mappikab.go.id sebagai website resmi Pemerintah Kabupaten Mappi, diperlukan sinergisitas dan interoperabilitas dengan website-website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi yang menjadi subdomain mappikab.go.id dalam penyediaan data dan informasi, sehingga berdayaguna dan berhasil guna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mappi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang isi konten, perencanaan, pengembangan, pengendalian, organisasi pengelola webesite, pelaporan dan pembiayaan website, serta pedoman standarisasi pembangunan website di lingkungan pemerintah Kabupaten Mappi.